Ketua Komisi III DPRD Samarinda, Angkasa Jaya. (ISTIMEWA)
Lugasmedia.com, Samarinda – Anggota Komisi III DPRD Kota Samarinda, Angkasa Jaya menekankan bahwa kesejahteraan masyarakat menjadi prioritas utama dalam suatu pembangunan. Diharapkan, ketika ada proyek infrastruktur tidak mengesampingkan warga itu sendiri.
Pernyataan ini dikemukakan karena melihat beberapa proyek yang dilakukan Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda selalu dihadapi dengan polemik bersama warga yang terdampak.
Seperti revitalisasi Pasar Pagi yang mendapat penolakan dari pemilik ruko yang mengantongi Sertifikat Hak Milik (SHM), atau normalisasi Sungai Karang Mumus (SKM) yang membuat warga bantaran sungai digusur.
“Pemerintah harus mendukung masyarakat. Tidak boleh kekuasaan itu kita ambil dengan kacamata kuda. Itu harus digarisbawahi,”tegasnya.
Memang, lanjut Angkasa, tugas Pemkot Samarinda sangat berat. Mewujudkan visi-misi dengan dibarengi keinginan masyarakat. Karena tiap pembangunan pasti akan menghadapi polemik. Namun, Angkasa menekankan harus ada solusi yang diupayakan ketika polemik terjadi selama pembangunan dilaksanakan.
“Mereka (masyarakat) itu bukanlah kriminal, tapi jangan kita kriminalisasi,”kuncinya.(ADV/DPRDSAMARINDA)
