Pansus IV DPRD Samarinda Inisiasi Revisi Perda Pendidikan untuk Respons Kebutuhan Masa Kini

Lugasmedia, Samarinda – Sebuah inisiatif penting telah dilakukan oleh Komisi IV DPRD Samarinda dengan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) IV, yang bertujuan untuk merevisi Peraturan Daerah (Perda) tentang Penyelenggaraan Pendidikan yang telah ada sejak tahun 2013.

Deni Hakim Anwar, yang baru saja ditunjuk sebagai Ketua Pansus IV, menyoroti tiga poin penting yang akan menjadi fokus utama dalam proses revisi ini.

“Kami bertekad untuk memperbaharui kesejahteraan para pendidik di Samarinda, mengingat banyaknya perkembangan yang telah terjadi di dunia pendidikan dalam 11 tahun terakhir,” ujar Deni Hakim Anwar.

Deni juga menekankan perlunya perda tersebut disesuaikan dengan perubahan dan perkembangan terbaru yang telah terjadi di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.

“Perda yang kita miliki sudah berumur lebih dari satu dekade, dan kami harus memastikan bahwa peraturan tersebut tetap relevan dengan perubahan yang ada,” jelasnya.

Sebagai poin ketiga, Deni menambahkan bahwa salah satu tujuan utama adalah mengurangi ketidaksesuaian antara regulasi kementerian dengan peraturan daerah yang berlaku di Samarinda.

Pansus IV berencana untuk melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam proses revisi, termasuk dewan pendidikan, dewan kesenian, lembaga pendidikan khusus, dan lembaga penjamin mutu.

“Kami akan memastikan bahwa semua pihak yang terkait dengan pendidikan di Samarinda dapat memberikan masukan mereka,” tambahnya.

Deni menjelaskan bahwa tujuan dari revisi perda ini adalah untuk memberikan manfaat yang lebih luas kepada semua pihak yang terlibat.

“Kami sedang mencari cara untuk mengoptimalkan alokasi anggaran pendidikan, yang saat ini 20% digunakan untuk menghormati tenaga pendidik,” ungkapnya.

Sebelum melanjutkan dengan rencana kerja, Pansus IV akan menyelesaikan semua persiapan administratif yang diperlukan.

“Kami akan mengatur jadwal diskusi dengan para stakeholder dan melakukan studi banding ke daerah lain yang telah berhasil menerapkan peraturan pendidikan yang diperbarui,” pungkas Deni. (ADV/DPRDSamarinda)