Kepala DPMD Kukar, Arianto. (Ist)
Lugasmedia, TENGGARONG – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menunjukkan komitmennya dalam menangani masalah stunting melalui kerjasama lintas sektoral yang melibatkan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kukar. Kepala DPMD Kukar, Arianto, menekankan pentingnya peran serta desa dan kelurahan dalam upaya pencegahan stunting, yang merupakan salah satu prioritas utama pemerintah daerah.
Arianto mengungkapkan bahwa meskipun telah terbentuk Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) di tingkat kabupaten dan kecamatan, peran serta desa dan kelurahan sangat krusial dan harus ditingkatkan melalui kegiatan Rembuk Stunting yang diadakan oleh Pemkab Kukar.
“Kami ingin memastikan bahwa desa-desa mengalokasikan anggaran untuk kegiatan yang dapat secara langsung berdampak pada penanganan stunting,” kata Arianto.
Dalam kapasitasnya sebagai Plt Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP2KB) Kukar, Arianto juga menyampaikan bahwa pemerintah desa telah diberikan alokasi dana khusus untuk pencegahan stunting. Pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) sudah termasuk anggaran untuk penanganan stunting, yang juga mencakup dana untuk pelaksanaan Rembuk Stunting di tingkat desa dan kelurahan.
Setelah pelaksanaan Rembuk Stunting Kabupaten, Arianto menjamin bahwa DPMD akan terus mengawal dan memastikan implementasi hasil-hasil diskusi hingga ke tingkat desa dan kelurahan.
DP2KB telah menetapkan 48 lokus penurunan stunting di Kukar, yang akan menjadi fokus berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam melaksanakan program-program terkait. DPMD Kukar sendiri akan memprioritaskan lokus-lokus tersebut dalam program kerjanya, termasuk pembangunan posyandu jika diperlukan.
“Penanganan stunting adalah bagian dari program nasional yang juga mencakup penanggulangan kemiskinan ekstrem. Keterlibatan pemerintah dari tingkat kabupaten hingga desa sangatlah penting. Kami berharap pemerintah desa dapat memberikan perhatian lebih pada program penanganan stunting, terutama karena sudah ada alokasi anggaran yang wajib,” tutup Arianto. (adv/DPMD Kukar)
