Anggota Komisi II DPRD Samarinda, Abdul Rohim.
Lugasmedia, SAMARINDA – Masalah akses air bersih di Samarinda terus menjadi perhatian serius. Hanya 70% penduduk yang memiliki akses terhadap kebutuhan vital ini, menurut kritik keras dari anggota Komisi II DPRD Samarinda, Abdul Rohim. Dia menyoroti kurangnya koordinasi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan kekurangan perhatian terhadap kebutuhan dasar warga sebagai hambatan utama dalam menyelesaikan masalah ini.
“Koordinasi yang buruk sering kali menghambat proyek infrastruktur. Keterlambatan ini berpotensi menimbulkan masalah hukum karena kesalahan manajemen,” tegasnya.
Rohim juga menanggapi pernyataan Wali Kota Samarinda tentang pentingnya hak akses air bersih yang belum sepenuhnya terpenuhi.
“Hanya 70% penduduk yang menikmati akses air bersih di Samarinda. Ini adalah masalah serius yang harus segera ditangani,” ungkapnya.
Rohim menyoroti pentingnya penggunaan anggaran yang efektif dalam memajukan infrastruktur dasar. Ia berpendapat bahwa peningkatan kualitas layanan PDAM, perbaikan jalan, serta penambahan fasilitas penerangan jalan harus menjadi prioritas dalam pengalokasian anggaran. Menurutnya, langkah-langkah ini esensial untuk mendukung kehidupan masyarakat yang lebih baik.
Lebih lanjut, Rohim mengusulkan agar pemerintah daerah mengadopsi pendekatan yang lebih terstruktur dalam pengelolaan anggaran. Dengan fokus pada efisiensi dan transparansi, diharapkan setiap rupiah yang diinvestasikan dapat memberikan manfaat maksimal bagi pembangunan infrastruktur. Ini merupakan langkah strategis untuk memastikan bahwa dana publik digunakan dengan cara yang paling menguntungkan bagi seluruh warga.
“Penggunaan anggaran sebesar ini harus diarahkan untuk memperbaiki infrastruktur yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat,” tambahnya. (adv/DprdKotaSamarinda)
