Bupati Edi Damansyah, dalam agenda rapat koordinasi pengendalian inflasi Kukar. (Ist)
Lugasmedia, Kutai Kartanegara – Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Edi Damansyah menginginkan agar pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kukar dapat konsisten dalam mengendalikan inflasi daerah. Hal ini disampaikannya saat memimpin rapat koordinasi tentang pengendalian inflasi dan ketersediaan pangan di Kukar, Selasa (17/10/2023).
Menurut Edi, Kukar telah berhasil melebihi target dalam hal pengentasan kemiskinan berdasarkan hasil sensus ekonomi yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kukar. Bahkan, Kukar mendapatkan dana insentif fiskal sebesar Rp9,8 miliar dari Kementerian Keuangan sebagai apresiasi atas keberhasilan menekan laju inflasi daerah.
“Bagaimana untuk meningkatkan dan mempertahankannya, kita harus konsisten melakukan penanganan inflasi,” ujar Edi.
Edi juga mengatakan bahwa pengendalian inflasi erat kaitannya dengan kondisi pangan, perubahan iklim, fenomena alam, dan perang. Oleh karena itu, pemerintah di tingkat pusat hingga daerah harus cepat tanggap mengantisipasi masalah ini.
Edi juga meminta agar setiap perangkat daerah dapat melakukan perubahan yang diperlukan sesuai dengan tuntutan kebutuhan masyarakat. Selain itu, ia juga meminta agar ada forum kecil yang akan mengkaji rincian bantuan kepada kelompok yang diberdayakan, dan nantinya hal ini harus dimonitor secara berkala.
“Sudah ada kebijakan pemerintah yang ditetapkan dalam situasi tertentu. Ini supaya stakeholder dan lembaga satu arah kerjanya, sehingga persoalan besar dipecahkan dengan baik,” ungkapnya.
Edi juga menegaskan agar Camat, Lurah dan Kepala Desa bisa mencermati situasi dengan baik. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap warga tidak ada yang tertinggal dalam mendapatkan haknya.
Edi juga berharap agar program pangan murah yang dilaksanakan oleh Pemkab Kukar ini tepat sasaran di sejumlah titik yang telah ditentukan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa program tersebut terjangkau oleh warga yang membutuhkan, khususnya mereka yang berada dalam kategori ekonomi menengah ke bawah.
“Kita optimis ini bisa berjalan dengan baik agar pengendalian inflasi di daerah bisa dikendalikan. Tentu semua harus ada kerjasama antara stakeholder dan OPD terkait harus konsisten sesuai dengan target yang ingin dicapai,” tutupnya.(Adv/ Diskominfo Kukar)
