Ketua Komisi II DPRD Kota Samarinda, Fuad Fakhruddin.
Lugasmedia, SAMARINDA – Kasus kebakaran akibat BBM eceran di Samarinda telah mengundang perhatian serius dari DPRD Samarinda. Ketua Komisi II DPRD Kota Samarinda, Fuad Fakhruddin, mendukung penuh langkah Pemkot Samarinda dalam menerapkan larangan penjualan BBM eceran di wilayah ini.
Fakhruddin menekankan bahwa keputusan ini tidak hanya tentang ekonomi tetapi juga tentang keamanan masyarakat. Dia menyoroti risiko yang ditimbulkan oleh penjualan BBM eceran yang tidak memenuhi standar keamanan.
“Penggunaan BBM eceran yang tidak aman dapat membahayakan banyak nyawa dan harta. Ini adalah langkah yang tepat untuk melindungi masyarakat,” tegasnya.
Komisi II DPRD Samarinda juga mengingatkan bahwa regulasi ini tidak membatasi akses masyarakat terhadap BBM yang aman dan sesuai standar.
“Kita harus memastikan bahwa semua yang terlibat dalam penjualan BBM mematuhi aturan dan standar yang ditetapkan,” tambah Fakhruddin.
Di samping itu, Fuad kembali menegaskan bahwa kewenangan penjualan BBM, termasuk Pertamax, Pertalite, dan jenis bahan bakar lainnya, sejatinya berada di tangan Pertamina. Makanya di Kota Jakarta dan kota lain sangat jarang ditemukan penjual BBM eceran yang menggunakan alat-alat yang tidak berstandar SNI. Kalau masyarakat mau menjual BBM yang notabene adalah haknya Pertamina maka harus ikuti aturan Pertamina.
“Beda di Kalimantan kan sangat menjamur, bahkan sampai terjadi musibah. Dengan SK itu kita sangat mendukung sekali,” ujarnya.
Selain itu, dirinya menilai meski sosialisasi sudah dilakukan cukup lama, namun tak cukup membuat masyarakat jera.
“Karena memang masih melihat keuntungan yang lebih besar makanya terus bertahan, bahkan mesin-mesin pertamini malah semakin menjamur,” ungkapnya.
Terakhir, politisi Partai Gerindra ini berharap bahwa dengan dikucurkannya regulasi tersebut, pelaku usaha BBM eceran di Samarinda dapat sukarela menghentikan penjualan BBM eceran. Hal ini untuk mencegah terulangnya kejadian naas. Lantaran selama ini penjualan BBM eceran yang tak memenuhi standar keamanan. (adv/DprdKotaSamarinda)
